Pemerintah Aceh baru saja mengumumkan keputusan penting mengenai status bencana yang dihadapi wilayahnya. Keputusan ini mengakhiri periode transisi darurat dan beralih ke tahap pemulihan yang akan berlangsung selama 90 hari.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjelaskan bahwa penetapan ini mulai berlaku dari 29 Januari hingga 29 April 2026. Langkah ini menjadi momentum penting untuk mengalihkan fokus dari penanganan darurat menuju pemulihan yang lebih berkelanjutan.
Menurut juru bicara pemerintah daerah, Muhammad MTA, keputusan ini didasarkan pada kaji cepat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Hal ini merujuk pada Surat Menteri Dalam Negeri yang memberikan kejelasan mengenai status transisi darurat ke pemulihan bencana di daerah tersebut.
Pentingnya Mengalihkan Fokus dalam Penanganan Bencana
Setelah periode darurat, penting bagi pemerintah untuk mengalihkan fokus kepada pemulihan masyarakat yang terdampak. Ini mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan kelompok rentan. Terutama bagi para pengungsi yang membutuhkan perhatian khusus.
Dalam proses pemulihan ini, pemerintah Aceh akan melakukan koordinasi yang kuat di antara berbagai instansi. Semua satuan kerja perangkat daerah diharapkan untuk tetap berkomitmen dalam menyediakan bantuan yang diperlukan selama masa transisi ini.
Pengoptimalan sumber daya juga menjadi isu penting dalam periode pemulihan ini. Pemerintah akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk mendukung berbagai kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat yang terkena dampak bencana.
Rencana Pemulihan Jangka Panjang yang Berkelanjutan
Pemerintah Aceh juga mempersiapkan Rencana dan Pelaksanaan Pemulihan menuju Rehab-Rekon Pascabencana (R3P). Dokumen ini dijadwalkan akan ditetapkan pada 2 Februari 2026 dan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dokumen R3P menjadi bagian penting dalam langkah awal pemulihan jangka menengah dan panjang di Aceh. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi dampak bencana secara lebih komprehensif dan terencana.
Dengan adanya rencana ini, diharapkan pemulihan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan efisien. Masyarakat yang terdampak pun diharapkan bisa segera kembali ke kehidupan normal mereka setelah bencana.
Koordinasi dan Kerja Sama Antar Lembaga
Keberhasilan pemulihan bencana ini sangat bergantung pada koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat. Pemerintah daerah akan berupaya menjalin kerja sama yang solid dengan semua pemangku kepentingan untuk mendukung tahap pemulihan ini.
Setiap lembaga memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat dipenuhi secara tepat dan sesuai dengan tingkat urgensinya. Kerja sama antar lembaga akan membantu mempercepat proses pemulihan dan meminimalisir dampak buruk yang mungkin terjadi.
Melalui sinergi yang baik, diharapkan program-program pemulihan akan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga dukungan psikologis. Proses pemulihan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk bangkit dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik.
